Ical Terusik Manuver Forum DPD

Foto: Dok.JPNN

JAKARTA - Munculnya arus perbedaan terkait percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar mendapat respons dari sejumlah pengurus. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) untuk memanggil Muntasir Hamid, yang mengklaim diri sebagai ketua Forum Silahturahmi DPD II Partai Golkar.

"Forum yang dilakukan Muntasir tidak diatur dalam partai," ujar Setya Novanto, ketua Fraksi Partai Golkar, dalam keterangan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (25/4).
Menurut Novanto, perbedaan pandangan terkait dengan percepatan rapimnasus adalah hal wajar. Meski begitu, dia meyakini bahwa perbedaan itu akan menjadi sama saat dilakukan pemanggilan. "Di Golkar tidak ada masalah-masalah yang kita lihat. Saat bertemu, semua informasi bisa kami cairkan," ujarnya.

Karena itulah, Novanto menilai perlu tindak lanjut atas semua perbedaan. Hal itu harus direspons dengan memanggil yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi. Namun, Novanto menegaskan, pemanggilan itu bukan merupakan sanksi kepada Muntasir. "Segala sesuatunya tetap kami beri catatan-catatan," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin menambahkan, rapimnasus yang digelar dengan mempercepat waktu bukan aspirasi sepihak. Sebanyak 2/3 dari DPD I Golkar di tingkat provinsi sudah memberikan dukungan. "Masukan 2/3 provinsi itu harus kami respons," kata Aziz.

Menegaskan pernyataan Novanto, Aziz menyatakan akan ada tindak lanjut atas pernyataan Muntasir. Dia menyatakan, Muntasir tentu wajib diklarifikasi atas pernyataan menolak rapimnasus. Termasuk ancaman untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). "Kami akan proses sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Muntasir menyatakan bahwa forum silaturahmi adalah wadah komunikasi DPD II Golkar. Forum ini juga yang sebelumnya mendukung keberadaan Ical "sapaan Aburizal" untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar. "Forum kami ini tidak perlu pengakuan," kata Muntasir.

Dia menyesalkan adanya salah persepsi terkait aspirasinya menolak rapimnasus. Dalam hal ini dia ingin mengingatkan bahwa DPD II Golkar juga memiliki suara yang tidak boleh diabaikan. "Kalau Novanto bicara begitu, dia jualan kelapa sawit sajalah. Catat itu," ujar ketua DPD II Banda Aceh itu.

Muntasir menyatakan, sampai saat ini dirinya juga belum menerima surat pemanggilan dari DPP. Sebaliknya, dia bersama sejumlah DPD tingkat II tengah mempersiapkan diri untuk menuju Jakarta. Mereka ingin menolak percepatan rapimnasus. "Dalam satu atau dua hari ini kami akan menyampaikan sikap," tandasnya.

Sementara itu, mantan Wasekjen Partai Golkar Iskandar Mandji mengomentari instruksi DPP kepada anggota Fraksi Partai Golkar untuk membeli tas bergambar Aburizal Bakrie seharga Rp 10 juta.

Menurut Iskandar, langkah itu justru berbanding terbalik dengan tujuannya karena Ical terkesan minta uang kepada kader Golkar yang duduk di DPR. "Keharusan membeli tas kresek Ical senilai Rp 10 juta justru memojokkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie," kata Iskandar di Jakarta, Rabu (25/4).

Iskandar mengatakan, rencana pembelian tas itu harus dihentikan. Selain bisa berdampak hukum, langkah itu memberikan citra negatif bagi Ical.

"Tas plastik itu kan tidak mungkin dibeli satu saja, karena satu dapil bagi satu anggota DPR itu bisa 3-4 kabupaten/kota. Itu tidak cukup dengan uang Rp 10 juta, minimal Rp 200 juta. Kalau sudah begini, jangankan orang luar yang mempersepsi buruk. Saya yang kini berada di luar pengurus Golkar jadi tahu kekisruhan di Golkar," tegasnya.

Iskandar menambahkan, orang yang kini mengelilingi Ical menganut asal bapak senang (ABS) dan tidak memberikan masukan yang objektif, strategis, dan taktis. "Ical memimpin di internal Golkar dengan baik, tapi tidak mendapatkan masukan yang baik karena orientasinya asal Ical senang," ungkap Iskandar. (bay/c2/agm)

 

sumber : jpnn.com